Staf Khusus Menteri Perhubungan Budi Setiyadi menilai penggunaan nikel kaitannya kendaraan listrik di Indonesia akan memberikan dampak ekonomi. Percepatan penggunaan kendaraan listrik yang tengah diupayakan Pemerintah Indonesia, khususnya melalui Kementerian Perhubungan, bakal diiringi dengan menurunnya subsidi BBM yang cukup besar.
"Karena sebagian besar populasi kendaraan kita sebagian besar berbahan bakar fosil. Hanya barangkali masyarakat belum memahami dan menyadari. Kalau secara bertahap masyarakat akan beralih ke elektrik nikel, tentunya akan terjadi pengeluaran rumah tangga yang semakin berkurang," ujar Budi dalam bedah buku "Towards the Age of Electric Vehicles" yang diselenggarakan Pengurus Pusat Kelyarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama).
Eks Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub itu menjelaskan, Kementerian Perhubungan secara sigap merespon Perpres Nomor 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan, dengan mendorong dari aspek manufakturing dan permodalannya.
"Motor-motor yang sekarang masih dengan bahan bakar fosil nantinya akan diganti dengan motor listrik, ini sudah kita lakukan dan sekarang akan ada percepatan. Sebetulnya sebelum adanya wacana tentang electric vehicle (EV), kita sudah mulai juga. Namun demikian tidak begitu masif, kita sebelumnya telah mengembangkan kendaraan yang sifatnya hybrid," jelasnya. Pihaknya menilai, saat ini Indonesia telah memasuki era energi baru di bidang kendaraan listrik.
Indonesia termasuk negara yang cukup besar menyangkut masalah produksi industri otomotif. Indonesia, kata Budi, termasuk berada di nomor 14. Dibandingkan Thailand, Indonesia memang masih di bawah. Namun secara pertumbuhan kendaraan yang diproduksi di Indonesia mencapai angka sekitar 63 persen. Kata Budi, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan Thailand.
"Pada saatnya nanti, saya percaya kalau kemudian kendaraan sepeda motor atau Indonesia sebagai basis produksi atau manufakturing kendaraan listrik, tentunya kita akan menyalip Thailand," ujarnya.
Budi menjelaskan, Kemenhub melakukan percepatan untuk mendorong program kendaraan bermotor listrik sebagaimana yang diamanatkan Perpes 55 tahun 2019. Langkah pertama, jelas Budi, adalah membuat Permenhub nomor 65 tentang konversi yang telah diselesaikan. Kemudian, jelas Budi, pihaknya sedang merancang aspek regulasi. Pasalnya, Perpres Nomor 55 kemudian membuat semua Kementerian dan Pemda bergerak.
Bahkan pihaknya belakangan juga diminta untuk segera menyelesaikan tentang instruksi Presiden mengenai penggunaan kendaraan listrik atau mobil listrik terutama untuk kementerian dan lembaga. "Kami saat ini sedang merancang Permenhub tentang konversi kendaraan bermotor, kami sedang selesaikan mengenai masalah konversi. Rancangan ini sudah pada tahap terakhir pada tahap harmonisasi di Kemenhub," jelasnya.
Pihaknya berharap penggunaan kendaraan listrik juga dilakukan oleh masyarakat. Pasalnya, menurut Budi, ada aspek kemudahan dan dampak lain yang akan dirasakan. Menurut Budi, kendaraan listrik lebih murah dibanding kendaraan berbahan bakar fosil.
"Pak Menhub juga sangat komit untuk memberikan contoh dan kepercayaan kepada masyarakat tentang kendaraan listrik. Kemenhub saat ini sudah menggunakan mobil listrik untuk pejabat eselon 1 dan 2 untuk mobil operasional."
"Saya harap buku ini akan melengkapi terhadap upaya pemerintah dalam rangka percepatan penggunaan termasuk produksinya, termasuk untuk kepentingan masyarakat. Yang paling penting dari apa yang dilakukan pemerintah adalah peningkatan aspek ekonomi yang ditimbulkan oleh penggunaan motor listrik, baik untuk kepentingan nasional maupun global," pungkasnya.
Sumber : mediaindonesia.com
